Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan rapat lanjutan pembahasan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21/2021) pada Kamis (2/10/25). Agenda ini merupakan bagian dari proses percepatan penyempurnaan regulasi, dengan menekankan pada substansi strategis yang perlu segera dirumuskan bersama.
Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, menekankan bahwa revisi Peraturan Pemerintah (PP) ini penting untuk menyesuaikan dengan dinamika kebijakan, masukan lintas kementerian, serta kebutuhan penyesuaian teknis. Ia menyoroti pentingnya pembagian yang jelas antara rencana umum dan rencana rinci, sehingga penataan ruang dapat lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pembangunan.
